Kamis, 06 Desember 2012

Hillary Clinton Datang ke Indonesia


Nama :Dwi Juwita Sari
Kelas  :5b fkip Ekonomi Akuntansi
Npm   :106810420

                              Hillary Clinton ke Indonesia

 Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton datang ke Indonesia pada 3-4 September. Kedatangan Hillary dinilai bertujuan untuk mempertahankan dominasi kekuasan AS dalam penguasaan sumber daya alam Indonesia, khususnya kekayaan tambang.
Kalangan pejabat keamanan dan luar negeri kerap mengingatkan kawasan itu berpotensi menjadi sumber konflik bila tidak ditangani serius. Ada sejumlah negara berkepentingan atas pulau-pulau, dan batas-batas wilayah maritim di lautan itu. Kawasan itu memang kaya akan hasil laut dan sumber energi, serta jalur niaga internasional yang strategis.
Indonesia juga menyusun Tata Perilaku (Code of Conduct) atas Laut China Selatan, yang diharapkan bisa ditaati oleh negara-negara yang berkepentingan agar tidak berkembang menjadi konflik.  

Jakarta pun menjadi markas bagi ASEAN. Maka, setelah bertamu ke Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Hillary menyambangi Sekretariat ASEAN, 4 September 2012.Kepada para pemimpin Indonesia dan utusan negara-negara ASEAN, Hillary mengutarakan pesan sama: Asia Tenggara harus kompak dalam menghadapi China soal konflik teritorial di Laut China Selatan. Namun, caranya harus dengan diplomasi tidak mengenal lelah, dan jangan sampai berkembang ke arah paksaan, apalagi kekerasan.

AS sendiri, ujar Hillary, tidak punya kepentingan apapun di wilayah itu selain kebebasan bernavigasi dan mencegah jangan sampai terjadi konflik besar.
"Amerika Serikat tidak mengambil posisi atas persaingan klaim-klaim teritorial. Namun, kami yakin negara-negara di kawasan itu harus bekerjasama secara erat untuk menyelesaikan pertikaian tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan tentunya tanpa penggunaan kekuatan," kata Hillary dalam jumpa pers dengan Menlu Natalegawa di Jakarta, 3 September 2012.

"Itulah sebabnya kami mendorong ASEAN dan China untuk membuat kemajuan berarti dalam menuntaskan Tata Perilaku yang komprehensif dalam rangka menciptakan aturan dan prosedur yang jelas untuk mengatasi perbedaan secara damai," Hillary menambahkan.   
  
Menurut dia, AS yakin ASEAN punya ikatan bahwa sepuluh anggotanya tidak akan bertindak sendiri-sendiri. Hillary pun berharap sudah ada kemajuan yang berarti di kalangan ASEAN, dan pada akhirnya juga dengan China, dalam mengatasi konflik secara damai sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Kamboja November mendatang, yang juga akan dihadiri Presiden Barack Obama dan pemimpin China.

Kalangan pengamat dan media massa mencatat AS berkepentingan atas belum padunya sikap ASEAN menghadapi konflik di Laut China Selatan. Ini terlihat saat para Menlu ASEAN Juli lalu gagal mencapai kata sepakat soal sikap bersama atas Laut China Selatan pada pertemuan tahunan di Phnom Penh, Kamboja, Juli lalu. Ini kali pertama ASEAN gagal mencapai kata sepakat dalam 45 tahun keberadaan mereka. 

Kegagalan itu bermula dari keberatan Kamboja, yang kebetulan tengah menjadi Ketua Tahunan ASEAN. Punya hubungan sangat erat dengan China, Kamboja saat itu tidak mau ada sikap kolektif yang keras atas Beijing dalam konflik Laut China Selatan. Sikap ini disesalkan oleh sesama anggota, terutama oleh Vietnam dan Filipina.  

Saat memberikan pernyataan bersama Hillary, Menlu Natalegawa menyatakan tetap memakai upaya diplomasi mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik, termasuk sengketa di Laut China Selatan,Oleh karena itulah, menurut dia, perlunya semua pihak berkepentingan menghormati Tata Perilaku, yang turut diupayakan Indonesia. "Bila tidak ada Tata Perilaku, tidak ada proses diplomasi, kita bisa yakin akan ada lagi insiden-insiden dan ketegangan di kawasan," kata Natalegawa. Bahkan, bila ASEAN gagal bersikap solid, masalah itu bisa menjadi tidak terkendali. 

Sementara itu, media massa milik pemerintah China meminta AS membuktikan bahwa keberadaan mereka di Asia adalah sebagai juru damai, ketimbang menjadi pembuat onar. Menurut kantor berita Xinhua, situasi keamanan di kawasan cenderung memburuk karena sengketa wilayah di Laut China Selatan - dan juga Laut China Timur - kian meningkat. Selain dengan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan, China pun bersengketa dengan Jepang di Laut China Timur. 

Kedatangan Hillary Clinton dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia
Selain membicarakan kisruh Laut China Selatan dan isu-isu internasional lain, kedua menteri luar negeri juga membahas perkembangan kerjasama bilateral. Baik Natalegawa dan Hillary sepakat bahwa Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia menjadi pijakan bagi kedua negara dalam mengembangkan kerjasama--meliputi ekonomi dan pembangunan, sosial, budaya, pendidikan, saintifik, teknologi, politik dan keamanan. 

Kedua menteri sepakat bahwa hubungan kedua negara kini makin kuat dan mendalam. "Kemitraan Komprehensif AS - Indonesia adalah landasan bagi keterlibatan kembali Amerika di Asia Pasifik," kata Hillary.

Menurut dia, salah satu fokus program Amerika di negeri ini adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan pembangunan. Apalagi, Indonesia telah mengumumkan rencana perbaikan infrastruktur dengan menganggarkan biaya lebih dari US$500 miliar. 

"Kami ingin berbuat lebih banyak lagi meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara, dan rakyat masing-masing. Kami menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terus begitu kuat, tidak saja penting bagi Indonesia, namun juga di tingkat regional dan global," kata Hillary.  

AS juga berkepentingan dalam kerjasama pendidikan dengan Indonesia. Maka, menurut Hillary, Badan Bantuan Pembangunan AS (USAID) siap mengucurkan US$83 juta selama lima tahun mendukung pendidikan dasar di negeri ini. 

"Kami juga menyediakan dana US$20 juta untuk mendukung pendidikan pascasarjana bagi para pelajar asal Indonesia di Amerika Serikat. Kerjasama ini menggambarkan model kemitraan yang menjadi tujuan AS," kata Hillary. 
selain itu, Amerika Serikat (AS) melalui United States Agency for International Development (USAID) memberikan dana hibah 28 juta Dolar AS atau sekitar Rp 266 miliar (nilai tukar Rp 9.500) untuk program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemberian dana hibah untuk membantu program kesehatan utamanya menurunkan angka kematian ibu saat mnelahirkan. ini justru disampaikan bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, ke Indonesia.
Dia pun mengingatkan, dunia telah melihat Indonesia sebagai negara demokratis yang terkemuka di kawasan, selain sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Hillary yakin Indonesia akan mendorong demokrasi dan HAM. 



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar